Korupsi Archives - SuaraDuniaNusantara.net

Kasus John Field di Bea Cukai Soroti Integritas Perdagangan Indonesia

Februari 9, 2026Februari 8, 2026 Rahman Shasya

suaradunianusantara.net – Penanganan kasus dugaan suap importasi yang menjerat John Field dan PT Blueray menempatkan integritas sistem perdagangan Indonesia dalam sorotan. Fakta yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa pelanggaran di pintu masuk negara berpotensi berdampak pada kredibilitas tata niaga, termasuk persepsi mitra dagang internasional. Garis besarnya, perkara ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga menyentuh reputasi sistem perdagangan nasional. John Field, pemilik PT Blueray, ditahan KPK selama 20 hari pertama setelah menyerahkan diri dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Penahanan tersebut memastikan proses penyidikan berjalan tanpa hambatan, sekaligus menegaskan komitmen…

OTT KPK Bea Cukai Dinilai Berdampak pada Citra Indonesia Global

Februari 5, 2026Februari 5, 2026 Rahman Shasya

SuaraDuniaNusantara.net –Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 4 Februari 2026. Penindakan ini menyasar wilayah Jakarta dan Lampung, dengan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Rizal. KPK turut menyita uang tunai miliaran rupiah serta logam mulia seberat sekitar 3 kilogram. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam kegiatan importasi yang melibatkan pihak swasta. OTT KPK Bea Cukai dalam Sorotan Diplomasi Ekonomi Penindakan KPK terhadap aparat Bea Cukai tidak hanya menjadi isu penegakan…

Di Balik OTT Pajak Jakut: Negosiasi Pajak, Skema Fiktif, dan Jejak Uang Rp6,38 Miliar

Januari 11, 2026 Rahman Shasya

suaradunianusantara.net – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) pejabat pajak Jakarta Utara bukan sekadar penindakan biasa. Di baliknya, terungkap pola negosiasi pajak yang berlapis, melibatkan pejabat struktural, konsultan, hingga perusahaan wajib pajak. Garis besarnya, praktik ini berujung pada pemangkasan kewajiban pajak yang berdampak langsung pada penerimaan negara. Pemeriksaan yang Berujung Tawar-Menawar Pada saat yang sama ketika PT WP menyampaikan laporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan bayar sekitar Rp75 miliar. Temuan itu semestinya menjadi dasar koreksi administrasi pajak. Namun pada kenyataannya,…

Akhir Tahun Tanpa Tersangka, Kasus Kuota Haji Masih Disidik

Desember 30, 2025Januari 11, 2026 Rahman Shasya

SuaraDuniaNusantara.net—Hingga penutupan kalender 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024. Penyidikan berjalan, namun kepastian hukum belum diumumkan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan. “Penetapan tersangka masih bergantung pada kalkulasi kerugian negara dari BPK,” ujar Budi kepada wartawan, Senin (29/12/2025). Dengan pernyataan tersebut, KPK menegaskan bahwa hingga akhir tahun, perkara kuota haji belum memasuki tahap penentuan pihak yang bertanggung jawab secara pidana. Padahal, rangkaian pemeriksaan telah dilakukan secara intensif, termasuk lintas…

Kasus Kuota Haji, KPK Siapkan Langkah Lanjutan

Desember 18, 2025Januari 11, 2026 Aditya Mas

SuaraDuniaNusantara.net — Komisi Pemberantasan Korupsi menyiapkan pemanggilan ulang mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dan pemilik biro perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyur, dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Pemanggilan ulang ini menyusul pemeriksaan maraton terhadap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan auditor BPK pada Selasa, 16 Desember 2025. Penyidik menegaskan estimasi awal kerugian negara yang ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun. “Akan dilakukan pemanggilan untuk melengkapi informasi yang sudah diperoleh pada pemeriksaan kemarin,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (17/12/2025).…

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Whoosh di Sepanjang Trase

Desember 17, 2025Januari 11, 2026 Teh Cantika

Mantan Wapres RI Saat Kunjungan Kerja ke Bandung Menggunakan Whoosh (Foto - kcic)

SuaraDuniaNusantara.net – Penanganan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) masih berada pada tahap penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga pertengahan Desember 2025, tanpa penetapan tersangka. KPK menegaskan proses hukum dilakukan secara bertahap, seiring pengumpulan bahan keterangan dari berbagai pihak. Pengadaan Lahan Disorot Penyelidikan difokuskan pada proses pengadaan dan pembebasan lahan. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan penyidik mendalami indikasi pembelian kembali lahan milik negara serta dugaan ketidakwajaran harga tanah. Pernyataan tersebut disampaikan pada Oktober 2025. Namun KPK belum menguraikan secara terbuka konstruksi hukum…

Pemeriksaan Yaqut Tarik Perhatian Diaspora Haji

Desember 17, 2025Januari 11, 2026 Aditya Mas

Yaqut Diperiksa KPK - Korupsi Kuota Haji

SuaraDuniaNusantara.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2024, Selasa (16/12/2025), di Jakarta. Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.40 WIB dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 20.13 WIB setelah menjalani pemeriksaan panjang. Ia tidak memberikan keterangan mengenai materi pemeriksaan. Koordinasi Pemeriksaan Lintas Negara Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penyidik mendalami dugaan aliran dana dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus kepada pihak di Kementerian Agama, termasuk temuan hasil pemeriksaan lapangan di…

KPK Ulangi Pemeriksaan Yaqut, Temuan BPK Menguat

Desember 16, 2025Januari 11, 2026 Aditya Mas

SuaraDuniaNusantara.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pekan ini terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut surat panggilan telah dikirim pada pekan sebelumnya. “Kemungkinan di minggu ini,” ujar Asep, Senin (25/12/2025). Pemeriksaan akan difokuskan pada finalisasi perhitungan kerugian negara serta konfirmasi hasil cek fisik lapangan di Arab Saudi. Kepastian hari dan tanggal pemeriksaan akan diumumkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Temuan tersebut akan dikonfrontasikan dengan keterangan Yaqut sebelumnya yang disampaikan…

KPK Beberkan Pola Kuota Haji 50:50, Tiga Sosok Dinilai Penghubung Utama

Desember 3, 2025Januari 11, 2026 Aditya Mas

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu

SuaraDuniaNusantara.net — KPK menguraikan dugaan peran tiga sosok yang dicegah bepergian ke luar negeri dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan 2023–2024 yang dibagi 50:50, berbeda dari proporsi resmi 92:8. Kasus ini turut melibatkan dinamika hubungan dengan otoritas Arab Saudi. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan hal tersebut pada Selasa (2/12/2025). Ia menegaskan tambahan kuota dari Arab Saudi diberikan pada akhir 2023 untuk mempersingkat masa tunggu jemaah reguler. “Tambahan itu untuk memangkas waiting list,” katanya. Interaksi Lobi dan Regulasi Menurut Asep, sejumlah pengusaha travel—termasuk Fuad Hasan Masyhur—diduga…

Kasus Haji Tersendat, Jejak Indonesia di Forum Global Dipertanyakan

Desember 2, 2025Januari 11, 2026 Aditya Mas

SuaraDuniaNusantara.net — Penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2024 yang berjalan lambat dinilai menghambat langkah Indonesia dalam membangun kepercayaan global. Ketidakpastian hukum membuat posisi Indonesia dalam jaringan kerja sama haji internasional ikut dinilai. Peneliti SAKSI Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai penyidikan lambat melemahkan kredibilitas domestik. “Kalau lambat, dampaknya pada pengelolaan dana haji,” ujarnya, Kamis (27/11/2025). Ia melihat keterlambatan ini menciptakan persepsi negatif yang melintas batas. Herdiansyah menilai langkah pencekalan dan penyitaan tidak cukup tanpa penetapan tersangka. “Keterlambatan membuat citra pengelolaan haji tersandera,” katanya. Ia menilai lembaga baru akan mewarisi citra yang…