Penulis: Aditya Mas

Revitalisasi Sekolah 2026: Indonesia Perkuat Tata Kelola Pendidikan Berbasis Kolaborasi

Aditya Mas
Ilustrasi sekolah rusak. Pemerintah mempermudah pengajuan perbaikan mulai 2026, menggunakan sistem daring. – Dok. FGP

SuaraDuniaNusantara.net — Pemerintah RI memperkenalkan mekanisme baru revitalisasi sekolah melalui aplikasi revit.kemendikdasmen.go.id untuk tahun anggaran 2026. Dirjen PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, Minggu (23/11), menyebut aplikasi ini memperkuat kerja antara pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Dengan fitur integrasi dapodik, pemeringkatan otomatis, dan verifikasi berlapis, Indonesia mengadopsi model kolaboratif yang juga digunakan negara-negara dengan sistem pendidikan besar. Tantangan kerusakan 1,2 juta ruang kelas menuntut kebijakan yang mampu membaca kebutuhan secara lintas wilayah. Ruang lingkup revitalisasi diperluas hingga sanitasi dan lingkungan sekolah. Kebijakan ini relevan bagi wilayah 3T yang kerap tertinggal dalam akses…

Read More

Friksi Elite PBNU Tetap Terkendali, NU Daerah Lanjutkan Agenda Tanpa Gangguan

Aditya Mas
Jajaran elite PBNU. Dari kiri Sekjen Saifullah Yusuf, Rais Aam Miftachul Ahyar, dan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf. Konflik di lingkaran ini disebut tak memengaruhi aktivitas NU akar rumput. (Dok. PBNU)

SuaraDuniaNusantara.net — Dinamika PBNU di pusat tidak menimbulkan gangguan pada agenda NU di daerah. Pengamat UNIS, Adib Miftahul, menegaskan bahwa gejolak yang muncul bersifat internal. “Kisruh di PBNU ini tidak signifikan mempengaruhi akar rumput,” ujarnya, Senin (24/11/2025). Adib menilai keterlibatan PBNU dalam politik praktis menghasilkan faksi internal yang bekerja layaknya kontestasi elite. Ia melihat PBNU kini memiliki daya tawar tinggi dalam mobilisasi publik. “PBNU malah lebih seksi daripada partai politik,” katanya. Ketua PCNU Tulungagung, KH Bagus Ahmadi, memastikan agenda organisasi berjalan normal. Ia menyebut rapat daring nasional pada Ahad (23/11)…

Read More

Tujuh Perkara Dihentikan, Restorative Justice Perkuat Citra Indonesia dalam Pemulihan Hukum

Aditya Mas
Ilustrasi gedung Kejaksaan Agung (Kejagung)

SuaraDuniaNusantara.net – Kejaksaan Agung menghentikan tujuh perkara pidana melalui mekanisme restorative justice setelah perdamaian diverifikasi pada 24 November 2025. Keputusan ini melibatkan Kejari Bangka, Asahan, Paser, dan Polewali Mandar. Kasus Maharani binti Sabe di Paser menunjukkan bagaimana penyelesaian damai diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia. Kapuspenkum Anang Supriatna menjelaskan motif pembelian BBM untuk kebutuhan keluarga sehingga perkara masuk kategori layak RJ. Proses damai bermula 6 November 2025 dan disetujui setelah pemeriksaan Kejati Kaltim serta ekspose Jampidum. Enam perkara lain mengikuti jalur yang sama, menunjukkan konsistensi Kejagung dalam menerapkan standar pemulihan. Melalui…

Read More

Tokoh NU Minta Islah dan Ketenangan di Tengah Konflik Elite PBNU

Aditya Mas
Kantor PBNU Jakarta Pusat

SuaraDuniaNusantara.net – Risalah digital pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memicu respons kuat dari para tokoh NU. Mereka meminta langkah islah, tabayun, dan evaluasi struktur untuk meredakan ketegangan yang ikut menjadi perhatian komunitas NU global. Nusron Wahid berharap gejolak tak berkepanjangan. “Polemik PBNU kita berdoa kepada Allah SWT, semoga cepat berlalu,” ucapnya di Senayan, Senin (24/11/2025). KH Hasib Wahab Chasbullah meminta klarifikasi atas informasi digital yang tidak solid. “Kami prihatin ada informasi yang tidak solid diterima sehingga terjadi risalah demikian. Mestinya ada tabayun,” tuturnya di Jombang, Ahad (23/11/2025). Ia…

Read More

Sjafrie: Penertiban SDA Jadi Upaya Indonesia Menjaga Reputasi Internasional

Aditya Mas
Menhan Sjafre Samsoeddin

SuaraDuniaNusantara.net – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan negara menindak pelanggaran SDA untuk memastikan kekayaan alam kembali ke rakyat, Senin (24/11/2025). Ia menyampaikan pernyataan ini pasca-ratas Hambalang. Ratas yang dipimpin Presiden Prabowo membahas penertiban tambang ilegal dan kawasan hutan. Agenda itu penting bagi reputasi Indonesia di mata dunia, khususnya pada isu lingkungan dan tata kelola. “Negara hadir dan menertibkan,” ujar Sjafrie. Langkah ini berimplikasi pada hubungan bilateral dan kerja sama internasional terkait mineral strategis, kehutanan, dan perubahan iklim. (*)

Read More

PBNU di Persimpangan, Gus Yahya Tegaskan Mandat di Tengah Ragam Sikap PWNU

Aditya Mas
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. (Dok. Istimewa)

SuaraDuniaNusantara.net — Ketua Umum PBNU Gus Yahya, dalam forum PWNU se-Indonesia di Surabaya (23/11/2025), menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur. “Tidak terbesit pikiran untuk mundur,” ujarnya. Ia menekankan bahwa mandat lima tahun Muktamar 2021 masih mengikat. Pernyataan itu muncul setelah Rapat Harian Syuriyah meminta dirinya mundur pada 20 November 2025. Ia menegaskan rapat tersebut tidak memiliki kewenangan konstitusional. “Tidak sah,” tegasnya. Isu internal ini juga dirasakan jaringan PBNU di luar negeri, karena stabilitas pusat memengaruhi citra dan koordinasi internasional. Ketidakhadiran Sekjen PBNU Gus Ipul pada forum sebelumnya ikut menjadi sorotan.…

Read More

Keluarga Eks Direksi ASDP Minta Presiden Pastikan Objektivitas Kasus Akuisisi

Aditya Mas
Ira Puspadew

SuaraDuniaNusantara.net — Vonis 4,5 tahun penjara kepada mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi, Kamis (20/11/2025), menimbulkan reaksi keluarga yang disampaikan melalui surat terbuka Sabtu (22/11/2025). Surat itu memuat permohonan kepada Presiden Prabowo agar memastikan objektivitas proses hukum. Keluarga menyoroti perbedaan antara dakwaan kerugian negara Rp1,253 triliun dan audit BPK yang dinilai wajar. Perbedaan ini berdampak pada citra Indonesia dalam tata kelola BUMN, yang sering menjadi perhatian lembaga internasional dan diaspora. Mereka menjelaskan bahwa akuisisi PT Jembatan Nusantara dilakukan lewat persetujuan RUPS, rekomendasi Menteri BUMN, pendampingan Jamdatun, BPKP, serta penilaian KJPP dan…

Read More

Gus Yahya Kritik Manuver Syuriah, Reputasi PBNU di Mata Internasional Dipertaruhkan

Aditya Mas
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. (Instagram Yahya Cholil Staquf)

SuaraDuniaNusantara.net — Konflik internal PBNU mencuat setelah Ketum Yahya Cholil Staquf menyebut Syuriah mengambil keputusan sepihak untuk mendesaknya mundur. Dalam konferensi daring Sabtu (22/11/2025), ia menilai proses tersebut tidak sesuai prosedur dan tanpa ruang klarifikasi. Risalah rapat Syuriah tertanggal 20 November 2025 disebut beragenda tunggal membahas penonaktifan Ketua Umum tanpa kehadiran Tanfidziyah. Situasi ini memicu kekhawatiran tentang bagaimana dinamika internal PBNU dapat memengaruhi reputasinya dalam jejaring diplomasi agama internasional. “Jika Ketua Umum bisa diberhentikan sepihak, struktur dari pusat hingga ranting bisa terganggu,” ujarnya. Pengurus pusat menilai langkah itu berpotensi merusak…

Read More

PBNU di Tengah Sorotan: Surat Syuriyah dan Respons Gus Yahya

Aditya Mas
Tangkapan layar Surat Keputusan Rois Syuriah PBNU. - Istimewa

SuaraDuniaNusantara.net — Peredaran surat Syuriyah PBNU Kamis (20/11/2025) menempatkan ormas Islam terbesar Indonesia ini dalam perhatian publik internasional. Dokumen bertanda tangan KH Miftachul Akhyar itu mendesak Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mundur. Rapat Harian Syuriyah yang dihadiri 37 pengurus mengkaji pemilihan narasumber AKN NU yang dianggap memiliki hubungan dengan jaringan Zionisme Internasional. Dalam konteks hubungan global, isu ini mudah memicu persepsi lintas negara. Sorotan berikutnya, pemberhentian seorang fungsionaris, menunjukkan upaya menegakkan disiplin struktural sesuai Peraturan Perkumpulan NU. Dugaan pelanggaran tata kelola keuangan menjadi poin besar yang disebut dapat…

Read More

Kebijakan PR Membaca: Indonesia Perkuat Jejak Literasi di Tengah Arus Global

Aditya Mas
Ilustrasi anak-anak membaca buku. (Dibuat menggunakan AI)

SuaraDuniaNusantara.net — Pemerintah menyiapkan aturan PR wajib membaca satu hingga dua buku disertai resensi sebagai strategi menguatkan literasi nasional di tengah persaingan global. Hal ini ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Munas Ikapi, Rabu (19/11/2025). Mu’ti mengingatkan pentingnya nalar jernih sebagai daya tawar bangsa. “Kalau tidak bangun budaya membaca dan menulis, kita tidak menjadi bangsa maju,” ujarnya. Langkah ini menghubungkan kebutuhan domestik dengan standar pendidikan dunia. Pemerintah mengalokasikan hingga 10 persen Dana BOS untuk pembelian buku. Ketua Umum Ikapi Arys Hilman menilai kebijakan ini akan memperkuat kolaborasi…

Read More