Penulis: Aditya Mas

Sjafrie: Penertiban SDA Jadi Upaya Indonesia Menjaga Reputasi Internasional

Aditya Mas
Menhan Sjafre Samsoeddin

SuaraDuniaNusantara.net – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan negara menindak pelanggaran SDA untuk memastikan kekayaan alam kembali ke rakyat, Senin (24/11/2025). Ia menyampaikan pernyataan ini pasca-ratas Hambalang. Ratas yang dipimpin Presiden Prabowo membahas penertiban tambang ilegal dan kawasan hutan. Agenda itu penting bagi reputasi Indonesia di mata dunia, khususnya pada isu lingkungan dan tata kelola. “Negara hadir dan menertibkan,” ujar Sjafrie. Langkah ini berimplikasi pada hubungan bilateral dan kerja sama internasional terkait mineral strategis, kehutanan, dan perubahan iklim. (*)

Read More

PBNU di Persimpangan, Gus Yahya Tegaskan Mandat di Tengah Ragam Sikap PWNU

Aditya Mas
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. (Dok. Istimewa)

SuaraDuniaNusantara.net — Ketua Umum PBNU Gus Yahya, dalam forum PWNU se-Indonesia di Surabaya (23/11/2025), menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur. “Tidak terbesit pikiran untuk mundur,” ujarnya. Ia menekankan bahwa mandat lima tahun Muktamar 2021 masih mengikat. Pernyataan itu muncul setelah Rapat Harian Syuriyah meminta dirinya mundur pada 20 November 2025. Ia menegaskan rapat tersebut tidak memiliki kewenangan konstitusional. “Tidak sah,” tegasnya. Isu internal ini juga dirasakan jaringan PBNU di luar negeri, karena stabilitas pusat memengaruhi citra dan koordinasi internasional. Ketidakhadiran Sekjen PBNU Gus Ipul pada forum sebelumnya ikut menjadi sorotan.…

Read More

Keluarga Eks Direksi ASDP Minta Presiden Pastikan Objektivitas Kasus Akuisisi

Aditya Mas
Ira Puspadew

SuaraDuniaNusantara.net — Vonis 4,5 tahun penjara kepada mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi, Kamis (20/11/2025), menimbulkan reaksi keluarga yang disampaikan melalui surat terbuka Sabtu (22/11/2025). Surat itu memuat permohonan kepada Presiden Prabowo agar memastikan objektivitas proses hukum. Keluarga menyoroti perbedaan antara dakwaan kerugian negara Rp1,253 triliun dan audit BPK yang dinilai wajar. Perbedaan ini berdampak pada citra Indonesia dalam tata kelola BUMN, yang sering menjadi perhatian lembaga internasional dan diaspora. Mereka menjelaskan bahwa akuisisi PT Jembatan Nusantara dilakukan lewat persetujuan RUPS, rekomendasi Menteri BUMN, pendampingan Jamdatun, BPKP, serta penilaian KJPP dan…

Read More

Gus Yahya Kritik Manuver Syuriah, Reputasi PBNU di Mata Internasional Dipertaruhkan

Aditya Mas
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. (Instagram Yahya Cholil Staquf)

SuaraDuniaNusantara.net — Konflik internal PBNU mencuat setelah Ketum Yahya Cholil Staquf menyebut Syuriah mengambil keputusan sepihak untuk mendesaknya mundur. Dalam konferensi daring Sabtu (22/11/2025), ia menilai proses tersebut tidak sesuai prosedur dan tanpa ruang klarifikasi. Risalah rapat Syuriah tertanggal 20 November 2025 disebut beragenda tunggal membahas penonaktifan Ketua Umum tanpa kehadiran Tanfidziyah. Situasi ini memicu kekhawatiran tentang bagaimana dinamika internal PBNU dapat memengaruhi reputasinya dalam jejaring diplomasi agama internasional. “Jika Ketua Umum bisa diberhentikan sepihak, struktur dari pusat hingga ranting bisa terganggu,” ujarnya. Pengurus pusat menilai langkah itu berpotensi merusak…

Read More

PBNU di Tengah Sorotan: Surat Syuriyah dan Respons Gus Yahya

Aditya Mas
Tangkapan layar Surat Keputusan Rois Syuriah PBNU. - Istimewa

SuaraDuniaNusantara.net — Peredaran surat Syuriyah PBNU Kamis (20/11/2025) menempatkan ormas Islam terbesar Indonesia ini dalam perhatian publik internasional. Dokumen bertanda tangan KH Miftachul Akhyar itu mendesak Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mundur. Rapat Harian Syuriyah yang dihadiri 37 pengurus mengkaji pemilihan narasumber AKN NU yang dianggap memiliki hubungan dengan jaringan Zionisme Internasional. Dalam konteks hubungan global, isu ini mudah memicu persepsi lintas negara. Sorotan berikutnya, pemberhentian seorang fungsionaris, menunjukkan upaya menegakkan disiplin struktural sesuai Peraturan Perkumpulan NU. Dugaan pelanggaran tata kelola keuangan menjadi poin besar yang disebut dapat…

Read More

Kebijakan PR Membaca: Indonesia Perkuat Jejak Literasi di Tengah Arus Global

Aditya Mas
Ilustrasi anak-anak membaca buku. (Dibuat menggunakan AI)

SuaraDuniaNusantara.net — Pemerintah menyiapkan aturan PR wajib membaca satu hingga dua buku disertai resensi sebagai strategi menguatkan literasi nasional di tengah persaingan global. Hal ini ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Munas Ikapi, Rabu (19/11/2025). Mu’ti mengingatkan pentingnya nalar jernih sebagai daya tawar bangsa. “Kalau tidak bangun budaya membaca dan menulis, kita tidak menjadi bangsa maju,” ujarnya. Langkah ini menghubungkan kebutuhan domestik dengan standar pendidikan dunia. Pemerintah mengalokasikan hingga 10 persen Dana BOS untuk pembelian buku. Ketua Umum Ikapi Arys Hilman menilai kebijakan ini akan memperkuat kolaborasi…

Read More

PBNU Bergolak, Gus Ipul Jaga Stabilitas, Kubu Yahya Konsolidasi Jaringan Wilayah

Aditya Mas
Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat. – Dok. Istimewa

SuaraDuniaNusantara.net — Perkembangan internal PBNU yang memanas setelah ultimatum Syuriyah kepada Yahya Cholil Staquf turut menjadi perhatian jaringan diaspora NU. Untuk meredakan ketegangan, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh pengurus menjaga ketenangan. “Tidak boleh terbawa arus berita yang menyesatkan,” ujarnya, Jumat (21/11/2025). Ia menegaskan bahwa penyelesaian organisasi berada di tangan Syuriyah PBNU dan meminta seluruh tingkatan NU menjaga keteduhan. Sementara itu, kubu Yahya menyiapkan langkah konsolidasi dengan mengumpulkan Ketua PWNU se-Indonesia dalam rapat koordinasi di Surabaya pada Sabtu malam (22/11/2025). Agenda tersebut tercantum dalam surat Nomor 4760/PB.03/A.I.01.44/99/11/2025…

Read More

Pencekalan Bos Djarum dan Respons Indonesia di Mata Jaringan Global

Aditya Mas
Victor Rachmat Hartono bos djarum

SuaraDuniaNusantara.net — Tindakan Kejaksaan Agung mencegah perjalanan luar negeri Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, sejak 14 November 2025, menjadi perhatian di Indonesia maupun komunitas bisnis luar negeri yang berkaitan dengan jaringan usaha Grup Djarum. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi pencekalan tersebut. Plt. Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, menyebut permintaan resmi berasal dari Kejagung. Dugaan kasus ini mencakup praktik memperkecil kewajiban pajak oleh perusahaan besar. “Modusnya memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan,” ujar Anang (20/11). PT Djarum menyampaikan sikapnya. “Kami menghormati dan taat hukum,” kata Budi Darmawan (20/11). Menteri…

Read More

Dari Sumatera untuk Dunia: Bencana Besar Uji Ketangguhan Negeri dan Jaringan Solidaritas Global

Aditya Mas
Banjir Sumatera

SuaraDuniaNusantara.net – Banjir dan longsor yang melanda Sumbar, Aceh, dan Sumut sejak hujan ekstrem 22 November 2025 menunjukkan skala krisis yang melibatkan jaringan nasional dan global. Ribuan warga terjebak. Akses terputus. Bantuan bergerak lintas sektor. Di Sumbar, tercatat 12 korban meninggal dan lebih dari 12.000 jiwa terdampak. Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menyampaikan data tersebut Kamis (27/11/2025). Pemerintah pusat merespons cepat. Presiden Prabowo memerintahkan percepatan evakuasi dan bantuan.
“Pak Presiden sudah perintahkan kami untuk serius menangani bencana ini,” ujar Menko PMK Pratikno. Basarnas menggelar evaluasi teknis. Deputi Operasi Edy Prakoso menegaskan perlunya…

Read More

Mandeknya Kasus Kuota Haji Dinilai Pengaruhi Citra Indonesia dalam Jejaring Global

Aditya Mas
Gedung KPK

SuaraDuniaNusantara.net – Kritik terhadap lambannya KPK menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 terus mengemuka.
Dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp1 triliun, isu ini dinilai berpotensi mempengaruhi kepercayaan mitra global Indonesia. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyebut unsur tipikor telah terpenuhi.
“KPK lamban meski sudah jelas tipikornya, eks Menag,” katanya, Rabu (26/11/2025). Fickar menilai keterbukaan proses hukum penting bagi persepsi internasional.
Ia menegaskan pengawasan publik menjadi faktor krusial menjaga kredibilitas lembaga. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menelaah aspek normatif penyidikan.
Ia menjelaskan Pasal 44 UU Tipikor mengharuskan pencarian…

Read More