suaradunianusantara.net – Diskursus kemerdekaan Ramadan yang diangkat Thoriqoh Shiddiqiyyah tidak berhenti di ruang internal jamaah. Narasi 9 Ramadan justru memasuki ruang publik, termasuk forum di Gedung Nusantara V MPR RI, dan memantik percakapan kebangsaan yang lebih luas.
Pembahasan tersebut menghadirkan dialog antara komunitas keagamaan dan para pakar sejarah. Fokusnya bukan mengganti 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan nasional. Sebaliknya, percakapan diarahkan pada cara memaknai ulang momentum sejarah dalam perspektif hijriah.
Dalam narasi yang dibangun, 17 Agustus 1945 dipahami sebagai kemerdekaan bangsa. Sementara 18 Agustus 1945, saat UUD 1945 disahkan dan presiden dipilih, disebut sebagai hari berdirinya negara. Pembedaan ini menjadi dasar konseptual kemerdekaan Ramadan yang diperingati setiap 9 Ramadan.
Pendekatan tersebut membawa wacana sejarah ke arena yang lebih deliberatif. Di sisi lain, ia menunjukkan bagaimana komunitas keagamaan terlibat dalam dialog kebangsaan tanpa menegasikan konsensus nasional.
Forum MPR dan Pertemuan Dua Perspektif
Di Gedung Nusantara V MPR RI, narasi 9 Ramadan dibahas dalam forum terbuka. Pertemuan itu mempertemukan tafsir keagamaan dengan pendekatan akademik sejarah.
Secara faktual, diskusi berpusat pada pemisahan istilah bangsa dan negara. Proklamasi diposisikan sebagai pembebasan bangsa, sedangkan pengesahan UUD 1945 sebagai fondasi negara.
Dalam konteks tersebut, kemerdekaan Ramadan dipahami sebagai pengingat dimensi spiritual dari peristiwa nasional. Ia tidak berdiri sebagai tandingan kalender Masehi, melainkan sebagai perluasan makna.
Ruang Publik sebagai Arena Klarifikasi
Yang jadi sorotan, pembahasan ini tidak diarahkan pada perubahan tanggal resmi. Dialog berlangsung dalam kerangka klarifikasi historis.
Narasi yang disampaikan Mursyid Shiddiqiyyah, Syekh Muchammad Muchtarullohil Mujtaba Mu’thi, menekankan pembedaan konseptual antara bangsa dan negara. Perspektif itu kemudian diuji dalam ruang diskusi terbuka.
Di waktu bersamaan, praktik tasyakuran 9 Ramadan tetap berjalan. Doa dan sujud syukur dilakukan sebagai ekspresi spiritual, sementara wacana sejarah dipertukarkan di ruang publik.
Kemerdekaan Ramadan, dalam perkembangan ini, menjadi jembatan antara tradisi religius dan percakapan nasional. Ia menghadirkan diplomasi sejarah yang berlangsung melalui dialog, bukan konfrontasi.
