Penulis: Aditya Mas

Indonesia dan Tantangan Geotermal: Konflik Warga, Ruang Adat, dan Upaya Menjaga Reputasi Energi Hijau

Aditya Mas
Geotermal

SuaraDuniaNusantara.net — Upaya Indonesia memimpin transisi energi di kawasan menghadapi tantangan di tingkat lokal. Investigasi dari Sumatera hingga Nusa Tenggara menunjukkan bahwa pengembangan panas bumi masih bersinggungan erat dengan isu keselamatan, ruang adat, dan kepercayaan publik. Sorik Marapi: Isu Keselamatan yang Mendunia Paparan gas H₂S di Sorik Marapi—lebih dari seratus warga terdampak menurut AKBP Sahat M. Hasibuan (16/3/2024)—mendapat perhatian berbagai organisasi lingkungan internasional. CEO KS Orka, Þórður Halldórsson, memastikan perusahaan mengikuti standar global, namun warga seperti M. Arif Lubis tetap meminta perlindungan lebih kuat. Dieng, Ciremai, Bedugul: Ruang Masyarakat dalam…

Read More

Banjir Sumatera Tewaskan 883 Warga, Operasi Internasional Bantu Distribusi

Aditya Mas
Foto Penampungan Pengungsi Korban Banjir

SuaraDuniaNusantara.net — BNPB mencatat 883 kematian, 520 warga hilang, dan lebih dari 4.200 luka-luka akibat banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar per Sabtu (6/12/2025). Data itu menarik perhatian komunitas internasional karena skala kerusakan yang berdampak pada jutaan penduduk. Korban terbesar berada di Aceh (325). Sumut mencatat 311 korban, dan Sumbar 200. Puluhan ribu rumah rusak. Desa-desa di hulu DAS masih terisolasi. Layanan publik terganggu karena kerusakan jembatan, listrik, dan fasilitas kesehatan. Operasi Nasional dan Dukungan Mitra Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan evakuasi dan pemulihan. “Seluruh…

Read More

Warisan Inlander dan Krisis Ekologi Nusantara

Aditya Mas
Foto Ilustrasi Inlander

SuaraDuniaNusantara.net — Istilah “inlander” yang dilekatkan penjajah Belanda sejak abad ke-19 membentuk struktur relasi yang meminggirkan penduduk lokal, termasuk dalam akses atas tanah dan hutan. Pola itu kini bergema dalam sengketa ruang hidup masyarakat adat, diaspora lokal, dan komunitas pesisir yang terdampak ekspansi tambang dan deforestasi. Dampak Regional dan Diplomasi Lingkungan Ketua Auriga Nusantara Timer Manurung menegaskan bahwa tekanan industri ekstraktif tidak hanya berdampak nasional, tetapi juga regional. “Kerusakan lingkungannya sangat menghancurkan. Deforestasi meningkat signifikan… sungai tercemar, mangrove ditebang, terumbu karang rusak,” ujarnya. Aktivis lingkungan Rudi Putra memandang isu ini…

Read More

Seruan Tebuireng: Sesepuh NU Ajak Meredakan Konflik PBNU demi Stabilitas Umat

Aditya Mas
Juru bicara forum Mustasyar NU di Ponpes Tebu Ireng, Jombang, HM. Abdul Muid (kemeja putih) menyampaikan hasil pertemuan forum, Sabtu malam 96/12/2025).

SuaraDuniaNusantara.net — Forum kiai sepuh dan Mustasyar NU di Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), menyatakan bahwa pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai AD/ART. Forum tetap meminta klarifikasi ketua umum sebagai bagian dari etika organisasi. Sikap ini dipandang penting karena NU memiliki pengaruh luas, termasuk di tingkat diaspora dan diplomasi umat. Dinamika Internal Mengguncang NU Global Konflik bermula dari keputusan Syuriyah 20 November 2025 dan Surat Edaran PBNU 26 November. Penolakan Gus Yahya atas pemakzulan—“Saya tidak diberi kesempatan klarifikasi,” ujarnya—memicu munculnya dua klaim kepemimpinan. Tebuireng menjadi titik konsolidasi. KH…

Read More

Penyidikan Kasus Haji Jadi Sorotan Global, Ahli Hukum Desak KPK Umumkan Tersangka

Aditya Mas
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar.

SuaraDuniaNusantara.net — Dugaan korupsi kuota haji tambahan era Menteri Agama Soekarno Yaqut Cholil Qoumas kembali disorot setelah ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan Kamis (4/12/2025) bahwa unsur pidana telah terpenuhi. Pernyataannya mendorong tuntutan transparansi, terutama di mata diaspora Indonesia yang mengikuti isu ini sejak awal. “KPK tidak biasanya lamban seperti ini, padahal dari sudut teknis pembuktian sudah cukup,” kata Fickar. Ia menilai publik—termasuk WNI di luar negeri—mempunyai hak atas informasi yang jelas. “Jika KPK masih mempertimbangkan macam-macam selain bukti, itu pelanggaran hak masyarakat.” Langkah Cegah Perjalanan untuk…

Read More

KPK Kejar Audit Kerugian Negara Kuota Haji, Tersangka Tunggu Hasil BPK

Aditya Mas
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu

SuaraDuniaNusantara.net—KPK menargetkan audit kerugian negara kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 selesai Desember 2025. Penetapan tersangka baru dilakukan setelah BPK menerbitkan hasil resmi. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pihaknya masih menunggu laporan final. “Kalau bisa Desember, alhamdulillah. Tapi sampai sekarang belum ada informasi masuk ke kami,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/12/2025). Diplomasi dan Investigasi ke Arab Saudi KPK mengirim tim penyidik ke Arab Saudi. Lokasi yang disasar meliputi KBRI dan Kementerian Haji. Pemeriksaan di luar negeri ditargetkan selesai sepekan untuk memastikan…

Read More

KPK Beberkan Pola Kuota Haji 50:50, Tiga Sosok Dinilai Penghubung Utama

Aditya Mas
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu

SuaraDuniaNusantara.net — KPK menguraikan dugaan peran tiga sosok yang dicegah bepergian ke luar negeri dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan 2023–2024 yang dibagi 50:50, berbeda dari proporsi resmi 92:8. Kasus ini turut melibatkan dinamika hubungan dengan otoritas Arab Saudi. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan hal tersebut pada Selasa (2/12/2025). Ia menegaskan tambahan kuota dari Arab Saudi diberikan pada akhir 2023 untuk mempersingkat masa tunggu jemaah reguler. “Tambahan itu untuk memangkas waiting list,” katanya. Interaksi Lobi dan Regulasi Menurut Asep, sejumlah pengusaha travel—termasuk Fuad Hasan Masyhur—diduga…

Read More

Prabowo Tekankan Perubahan Iklim Nyata, Indonesia Harus Jaga Lingkungan demi Nama Baik di Dunia

Aditya Mas
Presiden Prabowo ketika meninjau lokasi banjir di Tapanuli Tengah. (BPMI Setpres)

SuaraDuniaNusantara.net — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perubahan iklim adalah tantangan nyata yang menempatkan Indonesia dalam sorotan global. Saat meninjau bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12), ia meminta pemerintah bertindak tegas menjaga lingkungan sebagai bagian dari komitmen Indonesia di mata dunia. “Perubahan iklim harus kita hadapi dengan baik, pemerintah harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan,” kata Prabowo. Ia menegaskan bahwa banyak negara memperhatikan bagaimana Indonesia mengelola hutan, sungai, dan tata ruang, terutama karena posisinya sebagai negara tropis dengan keanekaragaman hayati besar. Prabowo meminta pemerintah daerah meningkatkan kesigapan menghadapi ancaman…

Read More

Adhie Massardi Soroti Konflik PBNU: Isu Finansial Ancam Peran NU di Jaringan Global

Aditya Mas
Adhie Massardi

SuaraDuniaNusantara.net – Pernyataan Adhie Massardi pada Minggu (30/11/2025) membuka kembali diskusi mengenai posisi PBNU dalam jaringan sosial-keagamaan global. Ia menegaskan bahwa konflik internal organisasi tersebut tidak lagi berkembang dari perbedaan akidah, tetapi berpusat pada persoalan uang. “Dulu kita bertengkar soal akidah politik. Sekarang, konflik dipicu persoalan uang,” ujarnya. Pernyataan itu menggambarkan perubahan signifikan dalam cara konflik terbentuk di antara elit PBNU. Ia menyebut isu tambang, aliran dana, dan dugaan korupsi sebagai sumber utama ketegangan. Yang menarik, menurut Adhie, adalah hilangnya respons publik atas dinamika tersebut. “NU dianggap tidak lagi memberi…

Read More

Pencabutan Pencekalan Victor Hartono: Diplomasi Hukum dan Dampaknya bagi Citra Indonesia

Aditya Mas
Victor Rachmat Hartono

SuaraDuniaNusantara.net – Kejaksaan Agung mencabut pencekalan Victor Rachmat Hartono pada Senin (1/12/2025). Penyidik menilai ia kooperatif dalam penyidikan dugaan korupsi perpajakan. Keputusan ini menimbulkan perhatian karena melibatkan tokoh usaha yang dikenal luas, termasuk di jaringan ekonomi internasional. Pencekalan yang diajukan 14 November 2025 merupakan langkah pengamanan untuk memastikan saksi tetap tersedia. Ketika status itu dicabut, publik mulai menilai implikasinya bagi citra Indonesia sebagai negara yang menegakkan hukum secara konsisten. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, menjelaskan pencabutan tersebut. “Penyidik menganggap kooperatif,” katanya. Namun publik menuntut penjelasan spesifik mengenai parameter kooperatif,…

Read More