Suara Dunia Nusantara – Penggeledahan Kejagung dilakukan di empat provinsi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup, dengan fokus pengumpulan alat bukti yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.
Langkah ini menjadi bagian dari proses penyidikan setelah penetapan tersangka terhadap Samin Tan.
Penggeledahan dilakukan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Dalam praktiknya, penyidik menyasar sejumlah lokasi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Ruang Lingkup Penggeledahan
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung menyatakan bahwa penggeledahan masih berlangsung, terutama di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
“Penggeledahan masih berlangsung terutama yang di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,”
Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama penyidikan berada di wilayah yang menjadi lokasi aktivitas pertambangan.
Namun, penggeledahan di Jakarta dan Jawa Barat juga menjadi bagian dari upaya penelusuran yang lebih luas.
Lokasi yang Disasar Penyidik
Meski belum dirinci secara spesifik, lokasi penggeledahan mencakup berbagai titik yang terkait dengan operasional perusahaan.
Dalam konteks ini, penyidik tidak hanya menelusuri lokasi tambang.
Tetapi juga tempat yang diduga menyimpan dokumen atau informasi penting.
Pendekatan ini mencerminkan upaya menyusun rangkaian bukti dari berbagai sumber.
Tujuan Pengumpulan Alat Bukti
Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat alat bukti dalam perkara.
Penyidik mengandalkan kombinasi pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen.
Dalam konteks ini, barang bukti yang dicari dapat berupa dokumen perizinan, catatan transaksi, maupun data operasional perusahaan.
Namun hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum mengungkap secara rinci hasil penyitaan yang telah dilakukan.
Keterkaitan dengan Aktivitas Tambang
Seluruh langkah ini berkaitan dengan dugaan aktivitas pertambangan yang tetap berjalan meski izin telah dicabut.
PT AKT disebut masih melakukan penambangan dan penjualan batu bara hingga 2025.
“PT AKT tetap melakukan aktivitas meski izin telah dicabut,”
Dalam kerangka tersebut, dokumen dan data menjadi elemen penting untuk membuktikan alur kegiatan.
Koordinasi Lintas Wilayah
Penggeledahan di empat provinsi menunjukkan adanya koordinasi lintas wilayah dalam proses penyidikan.
Langkah ini diperlukan mengingat aktivitas perusahaan tidak terpusat di satu lokasi.
Dalam praktiknya, penyidik harus menelusuri keterkaitan antarwilayah untuk mendapatkan gambaran utuh.
Selain itu, proses ini juga melibatkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
Di sisi lain, tim auditor dari BPKP masih melakukan penghitungan kerugian negara.
Kombinasi antara penggeledahan, pemeriksaan saksi, dan audit menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang sedang berjalan.
