Penulis: Rahman Shasya

Suara Dunia Nusantara – Gaji PPPK daerah menjadi perhatian pemerintah daerah setelah muncul aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen, memaksa pemda mencari solusi untuk menjaga keberlanjutan anggaran. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Aturan tersebut mulai berlaku pada 2027. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyebutkan bahwa daerah harus segera menyesuaikan struktur APBD agar memenuhi batas tersebut. Dalam kondisi saat ini, belanja pegawai di sejumlah daerah masih berada di atas ambang batas. Penyesuaian APBD Jadi Tantangan Utama Pembatasan…

Suara Dunia Nusantara – Gaji PPPK daerah mulai diusulkan agar ditanggung pemerintah pusat seiring meningkatnya beban APBD akibat belanja pegawai yang terus mendekati batas maksimal. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa komposisi belanja pegawai di daerahnya telah mencapai hampir 40 persen dari total APBD. Angka ini melampaui ambang batas ideal yang akan diberlakukan secara nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan tekanan fiskal yang cukup besar bagi pemerintah daerah. “Tahun 2027, belanja pegawai harus ditekan menjadi 30 persen,” kata Ansar di Tanjungpinang. Dalam konteks ini, keberadaan PPPK menjadi salah satu faktor…