SuaraDuniaNusantara.net — Kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada Kamis malam (12/3/2026), kini menjadi sorotan tajam di tingkat nasional maupun internasional. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan Kapolri untuk mengusut tuntas perkara ini guna menjaga reputasi Indonesia dalam perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia.
Instruksi Presiden pada Minggu, 15 Maret 2026, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah menyadari bahwa keamanan aktivis merupakan indikator penting bagi kesehatan demokrasi yang dipantau oleh masyarakat sipil global serta diaspora Indonesia di mancanegara.
Langkah Diplomasi Hukum dan Investigasi Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan jaminan bahwa kepolisian akan bekerja maksimal menggunakan standar scientific crime investigation untuk mengungkap dalang di balik serangan ini. Tim investigasi telah melakukan pengumpulan data di lapangan, termasuk analisis rekaman CCTV di sekitar gedung YLBHI yang menjadi lokasi penyerangan.
“Kami telah menerima perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional dan transparan,” ungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Minggu (15/3/2026). Polri berkomitmen untuk memastikan pelaku tidak lolos dari jeratan hukum demi menjaga marwah penegakan hukum di mata dunia.
Perlindungan Aktivis dan Standar Konstitusi
Andrie Yunus, yang saat ini dirawat di RSCM dengan luka bakar 24 persen, merupakan sosok yang vokal dalam advokasi isu-isu kemanusiaan lintas wilayah. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa perlindungan terhadap pembela HAM adalah amanat konstitusi yang harus ditegakkan tanpa kecuali.
“Tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dari KontraS adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri,” tegas Yusril pada Jumat (13/3/2026). Dukungan juga datang dari mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, yang meminta negara memberikan perlindungan lebih bagi individu yang berdedikasi menjaga integritas bangsa dari ancaman kekerasan.
Solidaritas dari berbagai elemen masyarakat sipil kini terus menguat, menuntut keadilan transparan agar tidak terjadi preseden buruk bagi masa depan aktivisme di Indonesia. Langkah tegas pemerintah dalam menangani kasus ini akan menjadi pembuktian sejauh mana komitmen negara dalam menghormati nilai-nilai kemanusiaan universal.
