Tag: Korupsi Kuota Haji

SuaraDuniaNusantara.net — Laporan IHPS Semester I-2025 BPK yang diumumkan Kamis (11/12/2025) mengungkap penggunaan 4.531 kuota haji oleh jemaah yang tidak memenuhi syarat, menggeser hak jemaah resmi dan menciptakan kerugian Rp596,88 miliar. “BPK menemukan 4.531 jemaah diberangkatkan meskipun tidak berhak atas kuota,” tulis laporan tersebut. Pelanggaran Terstruktur Audit memerinci 61 keberangkatan dilakukan oleh jemaah yang sudah berhaji dalam 10 tahun terakhir. Sebanyak 3.499 berasal dari penggabungan mahram tidak sah, dan 971 dari pelimpahan porsi yang tidak sesuai aturan. Temuan ini termasuk enam kelemahan pengendalian internal serta dua masalah efektivitas senilai Rp779,27…

SuaraDuniaNusantara.net — Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 akan dilakukan sebelum tahun 2025 berakhir. Pernyataan itu ia sampaikan di Yogyakarta seusai puncak Hakordia 2025, Selasa (9/12/2025), di tengah perhatian publik atas diplomasi Indonesia–Arab Saudi dalam sektor perhajian. “Ya ditunggu saja,” kata Setyo. Ia menegaskan penyidikan tidak terpengaruh kepentingan mana pun. “Semua berdasarkan alat bukti, dokumen,” ujarnya. Pendalaman Informasi di Negara Pengirim Kuota Pada awal Desember, penyidik KPK bertolak ke Arab Saudi—mitra utama Indonesia dalam penyelenggaraan haji. Mereka meninjau pemberian kuota tambahan, fasilitas…

SuaraDuniaNusantara.net — Dugaan korupsi kuota haji tambahan era Menteri Agama Soekarno Yaqut Cholil Qoumas kembali disorot setelah ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan Kamis (4/12/2025) bahwa unsur pidana telah terpenuhi. Pernyataannya mendorong tuntutan transparansi, terutama di mata diaspora Indonesia yang mengikuti isu ini sejak awal. “KPK tidak biasanya lamban seperti ini, padahal dari sudut teknis pembuktian sudah cukup,” kata Fickar. Ia menilai publik—termasuk WNI di luar negeri—mempunyai hak atas informasi yang jelas. “Jika KPK masih mempertimbangkan macam-macam selain bukti, itu pelanggaran hak masyarakat.” Langkah Cegah Perjalanan untuk…

SuaraDuniaNusantara.net—KPK menargetkan audit kerugian negara kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 selesai Desember 2025. Penetapan tersangka baru dilakukan setelah BPK menerbitkan hasil resmi. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pihaknya masih menunggu laporan final. “Kalau bisa Desember, alhamdulillah. Tapi sampai sekarang belum ada informasi masuk ke kami,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/12/2025). Diplomasi dan Investigasi ke Arab Saudi KPK mengirim tim penyidik ke Arab Saudi. Lokasi yang disasar meliputi KBRI dan Kementerian Haji. Pemeriksaan di luar negeri ditargetkan selesai sepekan untuk memastikan…